Komisi VII DPR Setujui Kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) 15 Persen, Fraksi PDIP Menolak

18-09-2012 / KOMISI VII

Komisi VII DPR menyetujui usulan pemerintah mengenai subsidi sektor kelistrikan sebesar Rp.78,63 triliun atau kenaikan rata-rata 15% pada tahun 2013 mendatangKenaikan subsidi tersebut dimaksudkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan rasio elektrifikasi serta tidak membebani kepada rakyat kecil yaitu para pelanggan listrik 450 dan 900 VA.

Demikian kesimpulan raker Komisi VII DPR dipimpin Ketuanya Sutan Bathoegana dengan Menteri ESDM Jero Wacik di Jakarta di Gedung DPR Senayan, Senin (17/9) malam.

Namun persetujuan tersebut diwarnai catatan dari Fraksi PDIP dan Fraksi PKS. Fraksi PDIP menolak kenaikan tersebut. “ Fraksi PDIP belum dapat menerima usulan yang disampaikan pemerintah karenanya hendaknya kenaikan itu ditunda,” kata anggota FPDIP Daryatmo Mardianto.

Sedangkan catatan dari Fraksi PKS meminta pemerintah memperhatikan golongan tarif 1300 VA sebagai kelompok yang dipertimbangkan tidak dikenakan penyesuaian tarif.

Sebelumnya Menteri ESDM menyatakan bahwa loses telah diupayakan penurunan dari 9% pada tahun 2012 menurun menjadi 8,5% pada tahun 2013 dan akan terus diupayakan penurunannya. Selain itu konsumen 450-900 VA tidak dikenakan kenaikan, dan akan dikenakan kenaikan 15% diatas rentang kelompok tarif 450-900 VA.

Dikemukakan pula, ada target pelanggan baru pada tahun 2013 sejumlah 2.952.651 dengan rincian untuk wilayah Indonesia Barat, Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur masing-masing sejumlah 742.136 pelanggan, 1.268.432 pelanggan dan 942.082 pelanggan.

Dirut PLN dalam kesempatan tersebut menjelaskan, utang PLN terus meningkatsecara umum dipengaruhi oleh order investasi PLN senilai Rp 60 triliun pertahun. Alokasi utang tersebut sebagian besar untuk pembangunan pembangkit. (mp)foto:wy/parle

BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
08-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang
07-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun...
Khawatir Status UNESCO Dicabut, Kaji Ulang Izin Resort di TN Komodo
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengkaji ulang pemberian Izin...
Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri Harus Jadi Lokomotif Pemerataan
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen...